Diskusi Intensif Mencari Arah Perubahan PP 12 Tahun 2005 untuk Penguatan LPP RRI. Jakarta 7 Agustus 2018.

Diskusi Intensif Mencari Arah Perubahan PP 12 Tahun 2005 untuk Penguatan LPP RRI. Jakarta 7 Agustus 2018.

Keberadaan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) yang dibangun berdasarkan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2005 hingga kini masih menghadapi permasalahan krusial antara lain status kelembagaan, pengelolaan sumber daya manusia (SDM) Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pengelolaan keuangan. Untuk memberikan gambaran kondisi riil saat itu, tiga masalahan krusial tersebut adalah :

  1. Status kelembagaan.
  2. Pengelolaan keuangan.
  3. Pengelolaan SDM.

Tiga permasalahan tersebut sebenarnya dapat diselesaikan secara tuntas melalui lahirnya UU RTRI. Akan tetapi, mengingat proses lahirnya UU RTRI terasa alot dan tidak tahu kapan akan berujung, tetapi pada sisi lain ada kebutuhan mendesak untuk penguatan eksistensi LPP RRI. Sehubungan dengan itu maka perlu ada langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk penguatan LPP RRI sembari menunggu lahirnya UU RTRI.

Langkah strategis yang dimaksud adalah melakukan perubahan pada PP No.12 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Dengan melakukan perubahan PP tersebut ada dua maksud yang dapat dicapai sekaligus, yaitu: (1) penguatan eksistensi LPP RRI, dan (2) menjadi rujukan dalam proses legislasi melahirkan UU RTRI yang sesuai dengan kepentingan RRI. Artinya, kalau pasal-pasalperubahan yang dihasilkan mampu memperkuat eksistensi LPP RRI hal itu dapat ditransformasi­kan menjadi pasal-pasal di dalam UU RTRI.

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut, dipandang perlu diselenggarakan Diskusi Intensif yang melibatkan berbagai pihak yang memahami permasalahan krusial RRI saat ini dan urgensinya melakukan perubahan PP 12/2005. Dalam berbagai kesempatan Dewan Pengawas (Dewas) LPP RRI telah melakukan kajian dan berhasil mengidentifikasi persoalan-persoalan pada PP 12/2005 yang berpotensi menjadi kendala untuk penguatan LPP RRI. Sehubungan dengan itu, kegiatan diskusi lebih dimaksudkan untuk menemutunjukan arah perubahan berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan sebelumnya.

Peserta Diskusi : 

Deputi Kelembagaan Kemenpan-RB, Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan Kemen Sesneg RI, Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Setkab RI, Deputi Bidang Koordinasi, Komunikasi, Informasi dan Aparatur KemenPolhukam, Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan I KemenkumHAM RI, Direktur Harmonisasi Peraturan PenganggaranKemenkeu RI, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Kepala Biro Kepegawaian Kemen Kominfo RI, Dewan Pengawas LPP RRI, Dewan Pengawas LPP TVRI, Jajaran Direksi LPP RRI, Andi Sandi, SH., LLM – FH UGM Yogyakarta.

social position

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *