Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) LPP RRI Tahun 2020

Jakarta : Faktor pendukung untuk memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bagi RRI diantaranya adalah terkait dengan pengelolaan aset, pengelolaan keuangan dan pemanfaatan IT dalam manajemen SDM.

Hal itu dikatakan Anggota Dewas RRI Dwi Hernuningsih dalam pengarahannya pada kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) LPP RRI Tahun 2020 di Surabaya, Senin (24/9/2019).

“Untuk mendapatkan predikat WTP kita harus bisa mengola keuangan, aset dan pemanfaatan IT dalam regulasi SDM. Ini barangkali yang harus menjadi fokus kita,” terangnya.

Sebelumnya Direktur SDM dan Umum RRI Nurhanuddin dalam sambutannya menjelaskan perlunya regenerasi pengelola SIMAK BMN di satker RRI. Sedangkan terkait kebutuhan aset Nurhanuddin mengatakan harus mengacu pada reputasi RRI yang mendukung program direksi.

“Itu salah satunya adalah pengadaan kamera untuk mendukung program RRINET,” tegasnya.

Terpisah Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) RRI Dedi Suparman mengungkapkan temuan BPK terkait masih banyaknya aset satker RRI yang tidak ditemukan.

Dijelaskan setidaknya terdapat temuan 83 item BMN dimana 48 item tidak ditemukan, dan 10 item salah kodifikasi. Menurut Dedi pihaknya akan segera menibdaklanjuti hasil temuan tersebut.

Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) diikuti perwakilan dari beberapa satker RRI dan berlangsung hingga Kamis (27/9/2028).